BOT Sebagai Solusi Pembiayaan Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) atau Busway di Surabaya

Kepentingan publik transportasi menjadi salah satu infrastruktur paling penting di kota – kota berkembang dengan tingkat masalah yang tinggi. Sebenarnya perencanaan pembangunan infrastruktur telah banyak, tetapi realisasinya sangat rendah. Akibat pertumbuhan ekonomi yang lamban yang berakibat kurang dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan pencari kerja.

Seperti perencanaan Bus Rapid Transit atau Busway yang telah lama lama disebut – sebut pemerintah Surabaya untuk mengurangi kemacetan yang ada di Surabaya. Rencana pembangunan BRT atau Busway ini akan direalisasi secepatnya, paling lambat tahun 2013 mendatang. Proyek ini telah digagas pemerintah sejak lama namun sempat gagal pada tahun 2007 dikarenakan masalah pendanaan. Saat ini gambaran angkutan masal yang ada di Surabaya, tidak layak, kumuh serta tidak nyaman, maka diperlukan alat transportasi yang lebih manusiawi agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi menuju kendaraan umum. Pemilihan alat transportasi masal ini jatuh pada busway dikarenakan busway lebih murah dalam proses pembangunan dan pengoperasionalannya. Selain itu, daya angkut Busway cukup besar dan bisa menjangkau rute yang ramai penumpang.

Pengembangkan busway di Surabaya tidak akan sama seperti di jakarta. Tidak semua ruas jalan busway yang akan dibangun menggunakan separator atau pembatas jalan yang dibuat dari beton. Sebab beberapa ruas jalan di Surabaya tidak lebar, nantinya ruas jalan yang tidak lebar akan menggunakan garis batas berwarna merah. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pengurangan ruas jalan yang sudah sempit. Fase atau rute yang akan dilalui busway yaitu: pertama, membentang di koridor Selatan-Utara Surabaya, mulai Jl Ahmad Yani hingga Tanjung Perak. Fase kedua, mulai bundaran ITS menuju Banyu Urip hingga Tandes. Alternatif fase ketiga yaitu rute ke arah selatan melalui Jl Mayjen Sungkono ke arah Unesa di kawasan Citra Raya.

Anggaran untuk proyek busway telah masuk dalam APBD Kota Surabaya Tahun 2007. Tahap awal pengadaan busway sekitar Rp 90 miliar atau sekitar 43% dari nilai keseluruhan proyek yang mencapai Rp 206 miliar. Anggaran 206 miliar merupakan rincian kebutuhan dari pengadaan 83 unit bus Rp 78,85 miliar, pembuatan 41 jalur BRT Rp 69,7 miliar, pembuatan satu terminal Rp 2,5 miliar, pembuatan 47 halte Rp 16,45 miliar, pembuatan 36 unit JPO baru dan 7 unit JPO lama Rp 15,35 miliar, pembuatan 48 pedestrian Rp 12 miliar, pembuatan satu prasarana pendukung Rp 4,5 miliar, satu depo Rp 2,5 miliar, biaya sosialisasi Rp 1,5 miliar, dan biaya desain, studi, dan supervisi Rp 2,65 miliar.

Pembiayaan Busway dalam studi kelayakan akan menjadi tanggung jawab pemerintah dan swasta. Untuk pembiayaan pembangunan proyek, pemerintah mengajak swasta untuk kerjasama dengan melelang proposal pembangunan Busway. Dimana kerjasama swasta diutamakan dengan dengan pengusaha bus. Keterlibatan pihak swasta ini mengajak Perum Damri dan sejumlah perusahaan otobus (PO) di Jatim yang telah menyatakan kesediaannya untuk berpartipasi melakukan pembiayaan BRT. Berbicara masalah infrastruktur transportasi selalu terkait dengan pembiayaan dari pemerintah, jika hanya mengandalkan dana dari APBD, dikhawatir proyek ini akan berjalan lambat dan tersendat – sendat dikarenakan kebutuhan pembangunan tidak hanya terpaku pada busway.

Dalam pembiayaan pembangunan Busway ini dirasa kerjasama pemerintah swasta (KPS) dapat berupa BOT (Build Operation Transfer). Struktur dalam BOT yaitu pemerintah akan menyetujui untuk mengeluarkan tingkat produksi yang minimum untuk memastikan bahwa operator swasta dapat menutupi biayanya selama pengoperasian. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi resiko kegagalan pendanaan pembangunan di tengah – tengah pengerjaan proyek. Pada BOT pembangunan busway akan dibangun dan dikelola oleh swasta dan dalam jangka waktu tertentu busway serta fasilitas dan pendayagunaannya akan dikembalikan kepada pemerintah dan menjadi milik pemerintah sesuai kesepakatan. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur, sementara swasta investasi pengadaan bus dan pergorganisasiannya. Dengan BOT pemerintah akan meminimalisir dana pasca busway beroprasi, dimana diketahui pemeliharaan dan operasional bis serta sarana dan prasarana membutuhkan dana yang sangat besar.

Dengan adanya kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pembangunan proyek busway akan mempengaruhi tarif untuk busway tersebut. Swasta dalam hal ini akan memberikan tarif sedikit lebih besar dibandingkan dengan alat transportasi lain yang dikelola oleh pemerintah. Biaya untuk busway meliputi biaya bus, tiketing, serta pelayanan lainnya. Dari rincian biaya tersebut dapat dibuat skenario berapa harga tiket busway. Pemerintah sebagai pemilik proyek diharapkan dapat memberikan subsidi agar harga tiket busway dapat terjangkau oleh semua masyarakat serta menjadi alat transportasi masal yang relevan.

Diharapkan dengan sistem pembiayaan BOT untuk pembangunan busway, proyek busway dapat terealisasi sesuai dengan rencana. Dengan terealiasinya busway tersebut, diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi atau sepeda motor yang masuk ke kota sepanjang hari.